SAROLANGUN – Kabar baik bagi Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya berdasarkan Surat Edaran dari KemenPAN-RB untuk TKD yang terdaftar BKN pada 2024 mendatang gajinya tetap dianggarkan.
Ini dikatakan Ketua Komisi Komisi I DPRD Kabupaten Sarolangun, Fahrul Rozi, saat hearing bersama OPD terkait di lingkungan Pemkab Sarolangun yang membahas nasib Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di lingkungan Pemkab Sarolangun, Senin (31/07/2023), di ruang rapat DPRD Sarolangun.
”Tenaga kontrak yang terdaftar di BKN, akan tetap dianggarkan gajinya untuk tahun 2024,” katanya.
Ditambahkannya, selama ini banyak beredar informasi terkait nasib tenaga honorer ini hanya sampai bulan November 2023 mendatang saja. Bahkan ada isu mencuat bahwa tenaga honorer akan dihapus. Sehingga dikhawatirkan tenaga honorer tidak akan diperpanjang lagi oleh Pemkab Sarolangun.
“Ini sangat penting dilakukan dalam membahas Tenaga Kontrak Daerah. Sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) nasib tenaga kontrak daerah sudah ada solusi penganggaran gajinya,” terangnya.
Diketahui, saat ini di lingkungan Pemkab Sarolangun total jumlah TKD sebanyak 4.629 orang. Namun saat ini sudah berkurang menjadi 4.529 karenakan pada tahun 2022 yang lalu Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah menetapkan 100 orang yang berhasil lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
”Untuk tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengusulkan formasi untuk pengangkatan PPPK sebanyak 1.810 orang. Dari jumlah tersebut kemarin kita di usulkan untuk guru sebanyak 900 sekian, Nakes 600 sisanya untuk tenaga teknis administrasi lainnya,” jelasnya.
Hearing kali ini dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sarolangun Fahrul Rozi, didampingi anggota Komisi I DPRD Sarolangun H Muhammad Syaihu, Zulkifli Sudin, dan Fadlan Kholiq.
Sementara dari jajaran Pemkab Sarolangun hadir beberapa OPD terkait seperti BKPSDM Sarolangun, BPKAD Sarolangun,Dinas Dikbud Sarolangun dan Bappeda Sarolangun. (kon/mat)
